Dana BOS SLTA Rp. 1 Juta Tiap Siswa Mulai Januari 2013

Pemerintah resmi menetapkan besaran bantuan operasional sekolah menengah (BOSM) atau jenjang SMA sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun. Bantuan itu akan diberikan kepada 9,8 juta siswa di jenjang tersebut, termasuk para siswa di sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

"BOSM resmi kami berikan Rp 1 juta untuk 9,8 juta siswa. Di dalamnya ada 10 persen siswa yang sekolahnya dikelola oleh Kemenag," kata Nuh, di Jakarta, Jumat (24/8/2012).

Nuh menjelaskan, bantuan tersebut dapat menutup sekitar 70 persen kebutuhan operasional siswa. Perhitungan itu didasarkan pada rata-rata kebutuhan operasional siswa jenjang SMA di seluruh wilayah Indonesia. BOSM, lanjutnya, ditujukan untuk memperluas akses, menekan angka putus sekolah, dan meringankan beban masyarakat seiring akan digulirkannya rintisan program wajib belajar 12 tahun pada 2013.

"Harapan kita BOSM dapat dijadikan pengurang, dan meringankan beban masyarakat sekaligus menunjang suksesnya program rintisan wajib belajar 12 tahun," pungkasnya.

Rintisan BOSM sudah mulai disalurkan di pertengahan tahun 2012. Akan tetapi, unit cost-nya masih sangat kecil, yakni hanya Rp 120 ribu per anak per tahun. Rintisan BOSM sengaja digelontorkan dalam jumlah minim untuk melatih dan menguji coba sistem penyalurannya. Setelah dinilai berhasil, mulai 2013 jumlahnya naik dengan signifikan, yaitu mencapai Rp 1 juta per anak per tahun.

Sumber: Edukasi.Kompas

 

 

 

Pemerintah Bantu SMA Jadi SMK

Pemerintah akan memberikan bantuan pengadaan peralatan
bagi sekolah-sekolah SMA swasta yang terpaksa gulung tikar, jika
mengubah statusnya menjadi sekolah-sekolah SMK."

"Bantuan pengadaan peralatan itu, nantinya akan disesuaikan dengan
potensi daerah, serta tergantung dengan volume bantuan dan anggaran
yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah."

"Jika potensinya daerah manufaktur, maka SMA swasta itu bisa menjadi
SMK yang berbasis manufaktur. Jika potensinya pariwisata, maka SMK
Pariwisata, agar perubahan status itu, tidak sia-sia, ujar Direktur
Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno kepada Media Indonesia, Jumat
(11/7)."

Sebelum tahun 1994 memang kurikulum SMU adalah lebih seperti SMK,
banyak keterampilan. Mengapa membuat kurikulum 1994 yang merugikan
70% dari siswa-siswi yang tidak lanjut ke perguruan tinggi dan harus
mencari pekerjaan tanpa keterampilan.

Satu hal lagi adalah status nama SMK (Kejuruan) yang pada umum adalah
sekolah khusus untuk "calon tukang" pada hal cukup banyak lulusan
dari SMK melanjut atau ingin melanjut ke perguruan tinggi juga. Kita
harus memudahkan cara untuk lulusan SMK masuk ke perguruan tinggi.

RE: "SMA swasta itu bisa menjadi SMK yang berbasis manufaktur".
Memang industri harus berperan lebih aktif dalam bidang pendidikan,
tetapi sampai pendidikan sebagai layanan industri khusus? Kita harus
menjaga supaya pendidikan memberi kesempatan kepada semua anak untuk
memilih jalan dan masa depan mereka sendiri.

Menurut kami, jauh lebih baik kalau SMK menjadi SMA dan semua SMA
dilengkapi dengan keterampilan (banyak pilihan) untuk semua anak-anak
(seperti K-1984).

Sumber: MI,  Phillip R.

or klik

http://pendidikan. net/journalpendi dikan.html# akhirnya